Tojo Una-Una (Jurnal Touna) | Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tojo Una-Una diminta segera mengevaluasi kebijakan pemotongan honor relawan secara sepihak yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tombo, Sulawesi Tengah.
Desakan tersebut mencuat setelah kebijakan lokal yang diterapkan kepala SPPG setempat dinilai merugikan hak pekerja dan berbenturan dengan regulasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah seorang relawan di Dapur MBG Tombo yang enggan disebutkan namanya, di Tojo Una-Una, mengatakan bahwa para pekerja menyayangkan ketiadaan sosialisasi dan transparansi mengenai dasar aturan pemotongan upah tersebut.
“Gaji kami dipotong setiap kali ada keterlambatan masuk kerja. Kami tidak tahu dana yang dipotong itu digunakan untuk apa,” katanya pula.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran di kalangan pekerja mengenai adanya indikasi praktik pemotongan liar di balik kebijakan internal instansi itu.
Sementara itu, Kepala SPPG Tombo Abdurrahman membenarkan adanya kebijakan pemotongan upah tersebut saat dikonfirmasi dari Palu. Namun, ia menegaskan tindakan itu murni untuk menegakkan kedisiplinan dan profesionalitas kerja.
Menurut Abdurrahman, keterlambatan para relawan selama ini memicu keterlambatan pada rantai distribusi pangan ke masyarakat, sehingga aturan tersebut terpaksa diberlakukan.
“Kami memberikan toleransi keterlambatan lewat dari 10 menit, bahkan hingga 15 menit masih ditoleransi, dengan kesempatan tiga kali terlambat dalam sepekan. Potongan yang diberikan hanya Rp15.000 dalam satu kali gajian,” kata Abdurrahman menjelaskan.
Ia menambahkan, pada awal masa operasional dapur MBG Tombo, sistem pemotongan gaji ini belum diterapkan.
Kebijakan lokal yang diambil pihak SPPG Tombo tersebut dinilai bertolak belakang dengan instruksi resmi Kepala BGN pusat. BGN sebelumnya telah menegaskan bahwa honor relawan program MBG harus dibayarkan penuh sesuai standar dan tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satgas MBG Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan segera memberikan tanggapan resmi dan turun ke lapangan untuk menyelesaikan polemik tersebut agar tidak mengganggu jalannya program strategis nasional itu.(TN)
Sumber : Istimewa
